BPNT Cair Tunai, di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Nganjuk diduga Terjadi Pemotongan

NGANJUK - Dalam rangka percepatan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) gandeng PT Pos Indonesia untuk salurkan Bansos BPNT secara tunai.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar Bansos BPNT disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia pada saat menggelar rapat terbatas dengan Kemensos RI pada Selasa (15/02/2022).

Baca juga: Gus Halim: Musdes Wujud Transparansi Pembangunan Desa

Namun penyaluran tersebut diduga kuat dimanfaatkan oleh oknum lembaga Desa tingkat RT, di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Informasi yang dihimpun jurnalis Indonesiasatu.co.id menurut beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kepel, dipotong oleh oknum RT mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 200.000.

Baca juga: Cegah PMK, Babinsa Kuala Batee Gencarkan Pendampingan Vaksinasi Ternak

Salah satunya KPM dengan inisial M mengatakan bahwa potongan sebesar Rp 150.000 untuk kepentingan lingkungan dan menyangkut kepentingan bersama salah satunya adalah pembangunan pagar makam.

"Dari nominal yang saya terima sebesar Rp 600.000 dari PT Pos yang disalurkan di Kantor Desa Kepel, saya hanya bisa menikmati Rp 450.000, karena yang Rp 150.000 untuk kas RT sebesar Rp 100.000 dan yang Rp 50.000 untuk pembangunan pagar makam, " kata M ketika dikonfirmasi awak media pada Senin (28/02/2022).

Baca juga: Anton Sujarwo Pamitan, Setelah Lima Tahun Pimpin Desa Aliyan

M menambahkan bahwa satu hari sebelum hari penerimaan Bansos BPNT tunai tersebut KPM dikumpulkan ditingkat RT untuk membuat kesepakatan potongan untuk kepentingan lingkungan tersebut.

"Saya kan nerima bansos itu hari Jum'at (25/02/2022) tapi pada Kamis (24/02/2022) saya bersama KPM yang lain kumpul untuk membahas kesepakatan potongan Bansos BPNT itu, " imbuh M.

Baca juga: Perdana, Forum Sadulur Cijayanti Gelar Lomba Tabuh Bedug Se Dusun 1 Desa Cijayanti

Sementara itu salah satu KPM lain yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan bahwa dia juga dipotong oleh oknum RT sebesar Rp 200.000 juga dengan alasan untuk kas RT.

"Saya nerima dari PT Pos Indonesia di Kantor Desa Kepel nerima sebesar Rp 600.000 setelah itu saya langsung ke rumah bendahara RT untuk menyerahkan potongan sebesar Rp 200.000, itu sesuai dengan kesepakatan, " kata KPM yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga: Mohammad Toha: Punya Otonomi Penuh, Desa Harus Diawasi

Sementara Sundari Kepala Desa Kepel, Kecamatan Ngetos Nganjuk ketika dikonfirmasi awak media mengatakan belum tau yang sebenarnya.

"Saya belum tau yang sebenarnya karena belum cek kelapangan, karena saya juga lagi sakit, " kata Sundari kepada awak media pada Selasa (01/03/2022).

Sundari menjelaskan bahwa kalau ada pemotongan ditingkat RT itu tidak mengetahui pihak Pemerintah Desa Kepel, kemungkinan adalah kesepakatan lingkungan.

"Kalau memang ada pemotongan itu juga bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama, seperti contoh pembangunan gapura, masjid, Dinding makam itu biasanya swadaya dan Kepala Desa nanti juga membantu, " papar Sundari.

Baca juga: Herman Khaeron Apresiasi Enam Poin Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Sundari menambahkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) juga besar hingga lebih dari 40 persen karena banyak yang layak menerima mulai dari cacat mental hingga fisik.

"Jadi kalau toh memang ada pemotongan itu juga sudah tradisi sejak awal adanya bantuan ditingkat RT, mungkin karena adanya tradisi itu mereka juga kembali sepakat untuk dipotong demi kepentingan bersama, " tandas Sundari.

Jurnalis : Sakera

Editor    : Tiarsin

Kabiro   : Kabupaten NGANJUK

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa